Gesa Transmigrasi Lokal, Pemkab Siak Lobi Pusat

2398861b4702ad35fa1059tsl-52274

Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi, Rabu (1/6/2016) mendatangi Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi di Jakarta. Kedatangan Alfedri disambut Sekretaris Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (Sesditjen PKPKT) Putut Edi Sasono. Sejumlah pimpinan SKPD turut mendampingi Alfedri, diantaranya Kepala Bappeda Yan Prana Jaya, Kadisosnakertrans Nurmansyah, Kadis Bina Marga dan Pengairan Irving Kahar, serta Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Robiati.

Dari pertemuan itu, Alfedri ingin menindaklanjuti hasil pembicaraan Bupati Siak Syamsuar dengan Irjen Kementerian Desa PDT Sugito terkait rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi Lokal di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Kampung seluas 55 ribu hektare itu akan dijadikan lokasi penempatan warga transmigrasi lokal dan luar daerah untuk mengelola lahan pertanian yang akan dikembangkan. Saat ini jumlah penduduk Teluk Lanus 1.624 jiwa dengan 468 Kepala Keluarga.

“Kita berharap dengan adanya kawasan transmigrasi lokal berdampak pada peningkatan  kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah,” sebut Alfedri.

Untuk itu harapnya, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dengan menggelontorkan dana, agar pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Siak segera berjalan.

Pemkab Siak telah mempersiapkan sejumlah infrastruktur pedukung di Teluk Lanus. Diantaranya dengan mengoperasikan 2 (dua) unit PLTS berkapasitas 100 KWp untuk 428 KK, pembangunan akses jalan baru sepanjang 69,20 Km yang menghubungkan desa Sei Rawa “ Teluk Lanus, serta menyediakan 512 unit Penampung Air Hujan (PAH).

“Selain itu, saat ini telah dikembangkan pembangunan pertanian padi seluas 532,47 Ha, dengan rincian lahan yang berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebanyak 465,83 Ha, sisanya yang berada dalam Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 7,15 Ha. Sementara lahan yang berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) luasnya berjumlah 59,49 Ha,” terangnya.

“Ini sejalan dengan Program Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi, pada poin yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” tutupnya.

Sumber goriau.com, Kamis 02 Juni 2016

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *