Seksi Tata Pemerintahan Dan Pelayanan

DSC_0037

SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

(a) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

  1. membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan umum tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
  2. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pemerintahan dan Pelayanan;
  3. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pelayanan;
  4. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
  5. melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyeleggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kampung/kelurahan;
  6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perngkat Daerah dan Instasi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Pelayanan;
  7. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan penghulu;
  8. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, penggangkatan dan pemberhentian penghulu dan perangkat kampung lainnya;
  9. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
  10. membantu camat dalam dalam penyelenggraaan kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup Pelayanan perizinan dan non perizinan;
  11. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
  12. melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  14. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
  15. melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
  16. melakukan pengolahan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
  17. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris;
  18. melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik;
  19. melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon;
  20. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
  21. melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan;
  22. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  23. membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  24. mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan seksi pemerintahan serta penyiapan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
  25. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  26. melakukan kerjasama dengan seksi pelayanan umum dan seksi-seksi lainnya dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pememberian rekomendasi di bidang perizinan; dan
  27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.